Kabinet dan Pendidikan

Oleh Mochtar Buchori
Pengamat Pendidikan

Setahun sudah Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang dipimpin SBY-Boediono berjalan. Adakah perubahan yang dicapai bidang pendidikan selama periode ini?

Tentu dibutuhkan catatan panjang untuk mengevaluasi secara menyeluruh. Namun, setidaknya ada tiga hal yang ingin saya bicarakan di sini: perubahan yang menunjukkan kemajuan, perubahan yang menunjukkan kemunduran, dan masalah-masalah dasar yang terdapat dalam sistem pendidikan.

Di antara hal-hal yang menunjukkan kemajuan, saya mencatat antara lain—meski juga banyak dikritik—adalah banyaknya sekolah yang berhasil mendidik murid-muridnya mencapai prestasi internasional. Hal ini terutama ditunjukkan dalam berbagai olimpiade, terutama matematika dan IPA.

Kemajuan lain adalah berdiri atau berkembangnya sekolah-sekolah elite di sejumlah kota besar di Indonesia: Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Medan, dan kota-kota lainnya. Di antara sekolah-sekolah jenis ini, ada yang dinamakan rintisan sekolah berbasis internasional (RSBI) dan sekolah berbasis internasional (SBI).

Tetapi, apa definisi kata ’’internasional’’ dalam konteks ini? Sejauh ini, tidak begitu jelas. Masyarakat tampaknya mempunyai tafsir yang berbeda-beda. Ada yang melihat penggunaan bahasa Inggris menjadi petunjuk utama ’’keinternasionalan’’. Tapi ada juga yang memandang status tersebut hanya dari sudut simbolis seperti seragam atau kemegahan gedungnya saja. Harapan saya, gagasan mengembangkan sekolah elite perlu diiringi upaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan kualitas yang baik seperti namanya.

Kemunduran

Di samping perubahan-perubahan menggembirakan, terlihat juga perubahan yang menunjukkan kemunduran. Paling mendasar dari gejala ini adalah bertambah besarnya jumlah anak-anak miskin yang tidak mampu bersekolah. Persentase penduduk miskin masih sangat tinggi dan karena itu persentase siswa-siswa yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan menengah pertamanya—karena kemiskinan—juga sangat tinggi. Jumlah sekolah telantar dan memprihatinkan masih banyak di sejumlah daerah dan tidak ada tanda-tanda pemerintah turun tangan.

Kenyataan ini antara lain memicu munculnya lembaga-lembaga pendidikan nonformal yang kemudian disebut lembaga pendidikan alternatif. Sebagian lembaga pendidikan alternatif hadir sebagai reaksi atas ketidakjelasan beragam kebijakan dalam menghasilkan mutu lulusan berkualitas. Tapi, yang terbanyak, lembaga-lembaga itu digagas untuk mengakomodasi kepentingan belajar warga miskin.

Dalam pada ini kita juga melihat kesenjangan terus meningkat. Secara umum, kesenjangan terkait mutu guru dan ketersediaan fasilitas pembelajaran yang memadai. Memang banyak sekolah dengan fasilitas baik, tapi mutu gurunya jauh dari harapan. Sebaliknya, tak sedikit sekolah yang kurang mendapat perhatian pemerintah, guru-gurunya berhasil menunjukkan inovasi atau terobosan positif.

Harapannya tentu, sekolah-sekolah mendapatkan fasilitas pembelajaran memadai dan kualitas guru-gurunya terus ditingkatkan. Jika tidak, keadaannya akan seperti saat ini: kesenjangan antara sekolah-sekolah elite dan sekolah-sekolah telantar makin lama kian besar. Tidak terlihat pula usaha-usaha yang cukup nyata dan meyakinkan dari pemerintah untuk memperkecil kesenjangan ini.

Lalu apa yang akan terjadi sepuluh tahun akan datang kalau kesenjangan dua jenis sekolah ini tidak juga berkurang?



Masalah-masalah dasar

Salah satu masalah dasar dalam pendidikan Indonesia ialah tidak adanya hubungan yang erat antara birokrasi pendidikan dan masyarakat pendidikan di luar birokrasi. Keputusan-keputusan penting dalam pendidikan sampai sekarang lebih banyak dilakukan birokrasi, sementara masyarakat pendidikan tidak cukup memahami maksud kebijakan-kebijakan baru dalam pendidikan.

Salah satu contoh yang sangat klise adalah ujian nasional. Meski banyak dipersoalkan, birokrasi memutuskan tetap meneruskan kebijakan ujian nasional. Masyarakat pendidikan pada umumnya mengeluhkan keputusan pemerintah. Saya sendiri secara pribadi sejak tahun 1970 menentang model ujian nasional. Prinsip saya: yang mampu mengevaluasi kemajuan murid adalah guru-guru yang mengajar mereka sehari-hari. Bukan orang dari luar.

Masalah dasar lainnya ialah kurikulum sekolah yang kelihatan sukar sekali berubah. Dalam hal ini sekolah kita dan pendidikan Indonesia berwatak konservatif. Konservatisme memang perlu untuk mengimbangi progresivisme yang tanpa arah. Akan tetapi, kalau kita terlampau konservatif, kita akan menjadi kaku, murid-murid kita akan menjadi manusia Indonesia yang kaku dalam belajar.

Dalam hubungan ini perlu disebutkan agaknya bahwa kelebihan sekolah-sekolah Indonesia dahulu ialah sifat konservatif yang sehat. Anak-anak lulusan sekolah menengah Indonesia, ketika belajar di luar negeri, pada umumnya mampu meraih hasil yang cukup baik. Banyak misalnya lulusan IAIN—sekarang UIN—yang berlatar sekolah agama/pesantren berhasil dalam studinya di luar negeri hampir di berbagai bidang. Tahun 1950-an banyak yang memandang rendah IAIN. Tapi ketika ada lulusannya mendapat PhD jurusan biologi di IPB, misalnya, orang kemudian sadar bahwa ada konservatisme yang sehat. Ini dapat kita jadikan contoh untuk mencari sikap yang lebih sehat bagi pendidikan Indonesia masa datang.

Masalah mendasar lainnya, pendidikan Indonesia masih saja sangat menekankan pendidikan pengetahuan (transfer of knowledge) dan tidak cukup memberi perhatian kepada pemupukan keterampilan (formation of skills) dan pembinaan watak (character building).

Memang kata pembinaan watak atau character building selalu digunakan, tapi tidak diterjemahkan menjadi tindakan pendidikan yang cukup nyata. Pendidikan watak lebih banyak diberikan dalam bentuk khotbah-khotbah tentang manusia yang mulia, manusia beriman dan bertakwa, dan betapa mengerikannya nasib manusia-manusia tersesat.

Catatan akhir

Perlu kita sadari bahwa kemajuan, kemunduran, dan banyaknya masalah mendasar pendidikan tidak dapat dipandang sebagai hasil kerja KIB Jilid II semata. Kita semua bertanggung jawab. Dinamika dalam pendidikan selalu terjadi setelah terkumpulnya tenaga-tenaga peremajaan (rejuvenation of power) dalam waktu lama. Karena saya percaya, there’s no instant progress in education.

Sekarang, terserah kepada kita, kepada birokrasi pendidikan dan masyarakat pendidikan seluruhnya: apa yang diinginkan untuk Indonesia di masa depan? Tetap menjadi bangsa yang konservatif, menjadi bangsa dinamis tetapi tanpa arah, atau menjadi bangsa yang terus-menerus atau secara konsisten menuju kemajuan dan perbaikan. Jawabnya ada di tangan kita. (Sumber: Kompas, 20 Oktober 2010)

Posted in: Opini